Di Farmasi Marx: Wawancara dengan Marcello Musto

 

Ada ungkapan yang sering dilontarkan selama pandemi COVID-19: “Semuanya tidak akan pernah sama lagi seperti dulu”. Kemudian muncul kesadaran bahwa sementara perubahan-perubahan yang sedang berlangsung terbilang banyak dan besar, hal-hal yang berjalan seperti biasanya juga tidak sedikit. Hari ini orang cenderung mengatakan bahwa pandemi menunjukkan—bahkan—mempercepat, proses-proses yang telah berlangsung sebelumnya. Salah satunya adalah tumbuhnya ketimpangan-ketimpangan sosial. Apakah Marx tetap diperlukan untuk memahami faktor-faktor di balik ketimpangan, bentuk-bentuk dan kemungkinan melawannya? Kami membahas soal-soal ini dengan Marcello Musto, seorang profesor sosiologi di York University, Toronto dan sosok otoritatif dari kebangkitan studi Marxis belakangan ini.

Kontribusinya mencakup serangkaian monograf brilian dan sukses, yaitu Another Marx: Early Manuscripts to the International (Bloomsbury, 2018) dan The Last Years of Karl Marx: An Intellectual Biography (Stanford, 2020). Ia juga menyunting berbagai bunga rampai, termasuk Marx’s Capital after 150 Years: Critique and Alternative to Capitalism (Routledge, 2019), The Marx’s Revival: Key Concepts and New Interpretations (Cambridge University Press, 2020). Tulisan-tulisannya bisa dilihat di www.marcellomusto.org.

Demokrasi dalam Krisis. Karl Marx Dapat Menolong.

            Karl Marx sering dianggap sebagai pemikir ekonomi murni. Tetapi sosialis terkenal itu adalah seorang demokrat yang berkomitmen – dan tulisan-tulisannya menawarkan solusi potensial untuk mendemokratisasi sistem politik kita yang tidak demokratis.

Ada pengakuan luas dari kalangan kiri AS dan Eropa bahwa institusi demokrasi kita gagal. Dari kampanye Bernie Sanders untuk revolusi politik melawan struktur oligarki AS hingga pidato Rebecca Long-Bailey untuk menghapuskan UK House of Lords (Dewan Bangsawan Britania Raya) dan memberikan “kejutan seismik” kepada Britania, para sosialis demokratis terkemuka sangat menyadari bahwa gerakan untuk tatanan sosial yang adil tak dapat dipisahkan dari keharusan mendemokratisasi sistem politik kita.

Cina, Negara Imperialis Baru?

SEBAGAI negara yang tengah menjadi kekuatan global baru, Cina sering dianggap sebagai kekuatan baru yang akan menggantikan hegemoni Amerika Serikat yang tengah meredup. Ekspansi ekonomi besar-besaran ke banyak negara yang diiringi dengan meningkatnya pengaruh politik global Cina, membuat pandangan ini tidak sepenuhnya keliru. Tidak heran jika kemudian kebangkitan pengaruh politik tersebut menciptakan banyak pertanyaan terkait status Cina dalam kapitalisme kontemporer.

Dalam konteks ini, salah satu pertanyaan yang kerap diajukan adalah apakah Cina dapat dikatakan sebagai negara imperialis baru? Bagi kalangan Marxis, masifnya perkembangan ekonomi Cina pasca adopsi sistem kapitalisme-pasar (dalam derajat tertentu tentunya) yang diiringi peningkatan pengaruh ekonomi globalnya membuat pertanyaan tersebut menjadi terbukti dengan sendirinya. Tidak heran jika kemudian banyak yang menganggap Cina dapat dimasukkan ke dalam kelompk yang sama dengan kekuatan negara-negara kapitalis imperialis lainya.  Implikasi dari perspektif ini bagi Gerakan sosial Indonesia tentu sangat jelas: bahwa kebangkitan pengaruh Cina di tingkatan global harus disikapi secara sama seperti kekuatan imperialis lainnya, dengan perlawanan. Dengan kata lain, Cina sebagai kekuatan baru harus ditempatkan sebagai musuh selayaknya kekuatan imperialisme negara-negara barat lainnya.