Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Demokratis (3): Demokrasi yang Radikal Membutuhkan Harapan

 

Demokrasi yang Radikal Membutuhkan Harapan

Jika pendidikan dan institusi pendidikan demokrasi egaliter dianggap sesuatu yang radikal dikarenakan tujuannya yang adalah untuk mengadvokasi perubahan politik dan sosial yang menyeluruh, maka mengutip Giroux, “adalah suatu hal yang mustahil menjadi seorang yang radikal tanpa dipenuhi harapan.” Pendidikan dan institusi pendidikan demokratis harus turut memulihkan apa yang disebut oleh filsuf Marxis Ernst Bloch (1995) dalam bukunya The Principle of Hope ketika berbicara mengenai harapan, ‘forward dreaming‘ atau ‘mimpi ke depan’.

Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Demokratis (2): Komitmen Mendalam terhadap Demokrasi

2. Komitmen Mendalam Terhadap Demokrasi

a. Kebijakan Institusi Pendidikan Demokratis

Seperti yang telah disebutkan di awal seri tulisan ini, nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi dan direproduksi oleh negara dalam masyarakat kita adalah hierarki dan paternalisme. Keduanya lalu menjelma menjadi budaya yang diinstitusionalisasikan institusi pendidikan kita, seperti tenaga pengajar yang kerap merasa dirinya sebagai sumber pengetahuan tunggal, sedangkan para siswa/i hanya dianggap sebagai individu-individu muda bak tong kosong yang perlu diisi.

Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Demokratis (1): Terbuka akan Kelemahan

 

BEBERAPA pemikir pendidikan kritis seperti Michael Apple dan Henry Giroux, yang mengembangkan gagasan John Dewey, Antonio Gramsci, dan Paulo Freire tentang sekolah-sekolah yang berciri emansipatoris, mengusulkan konsep pendidikan yang diberi nama democratic education (pendidikan demokratis), yang kemudian diaktualisasikan ke dalam democratic schooling (sekolah demokratis) dan democratic educators (pendidik demokratis).

Tidak ada definisi yang disetujui secara umum tentang suatu pendidikan, pendidik dan sekolah/institusi pendidikan yang demokratis. Sebab, pengertian dari demokrasi itu sendiri masih menjadi perdebatan panjang (untuk memahami perdebatan terkini tentang pendidikan demokratis, lihat Sant, 2019). Akan tetapi dalam praktiknya secara umum, termasuk di Indonesia, demokrasi masih sering didefinisikan atau dipahami secara dangkal sebagai proses pemilihan pemimpin politik yang dilakukan secara kompetitif untuk menempati posisi legislatif dan/atau eksekutif.

Ruang-Ruang Kontra-Hegemoni dalam Dunia Pendidikan

GAMBARAN tentang bagaimana sistem pendidikan kita bekerja, seperti halnya tentang cara kerja sistem sosial yang ada, terbilang kompleks dan kelam, seakan merenggut harapan kita akan sebuah perubahan. Apakah mungkin ada harapan untuk perubahan di dalam sebuah sistem yang hegemonik? Peter Mayo, seorang ahli pendidikan kritis dari Malta, sedikit memberi kita harapan ketika ia mengatakan bahwa “hegemoni tidak pernah sempurna”: selalu ada ruang dan kesempatan untuk menentang dominasi elite dan membentuk kontra-hegemoni. Kita bicara di sini tentang bagaimana membangun suatu kontra-hegemoni yang memanusiakan serta menawarkan antitesis dari nilai-nilai dominan yang menindas.

Sekaleng Coca-Cola dan Realita (2)

 

DALAM artikel sebelumnya kita telah membahas bagaimana bentuk masyarakat hari ini mampu dikenali hanya melalui sekaleng Coca-Cola. Masyarakat yang kita maksud tentu merupakan kumpulan dari relasi-relasi manusia dalam suatu waktu dan tempat tertentu. Bayangkan saja pemandangan orang yang berlalu-lalang di Shibuya, Time Square, atau Stasiun Dukuh Atas. Ratusan hingga ribuan orang dari latar belakang berbeda, pekerjaan yang berbeda dan dengan urusannya yang juga berbeda bertemu di suatu waktu dan tempat yang sama. Siapa yang membuat kemejanya? Siapa yang menyiapkan sarapannya tadi pagi? Atau bahkan siapa yang membuat mereka sampai bertemu di saat yang bersamaan di sana? Keterkaitan dan kesalinghubungan antar orang atau antar kelompok orang itu bersifat kasat mata.

Sehingga yang menampak cuma suatu kumpulan orang banyak yang memenuhi suatu tempat pada waktu tertentu. Seperti itulah kiranya suatu masyarakat. Lantas apa yang membuatnya hadir dan bertahan? Tentu karena ada manusianya, tapi ada yang lebih esensial di balik manusia-manusia itu. Inilah yang akan kita bahas dalam tulisan kali ini.

Sekaleng Coca-Cola dan Realita (1)

 

BEBERAPA dari kita yang bekerja di bawah teriknya langit Jakarta pada siang hari, pastinya akan melihat minuman kaleng merah dengan font khas berwarna putih di dalam lemari pendingin warung bagaikan oasis di padang gurun. Iya, betul. Kali ini kita akan membahas Coca-Cola dalam kemasan kaleng. Ada apa dengan sekaleng minuman ini? Tentu ada apa-apanya sehingga saya membahas kaleng ini. Mari kita bedah sedikit perihal seonggok kaleng ini. Suatu benda berbentuk tabung dari kaleng dengan lubang untuk minum yang tersegel aman khas pabrik. Ukuran tinggi sekitar 5 sampai 10 cm, dengan diameter kira-kira 2 cm dan berisi cairan soda sekitar 250ml. Namun, apakah kaleng berisi cairan segar ini muncul secara ujug-ujug di lemari pendingin warung? Jawabnya tidak. Sekaleng Coca-Cola ini hadir melalui serangkaian proses yang panjang. Proses yang bagaimana? Akan kita jawab dalam tulisan ini.

Sudah tentu benda-benda yang ada di lemari pendingin itu dibuat. Benda yang dibuat manusia itu digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kemampuan manusia terbatas, manusia membutuhkan sarana-sarana untuk pemenuhan kebutuhannya. Salah satunya pada masa awal-awal kehadiran nenek moyang manusia, mereka mulai membuat alat-alat sederhana dari batu atau kayu.

Pandemi Korona Menguak Wajah Kita

 

Dua fenomena yang muncul saat wabah korona merambah di Indonesia adalah sulitnya mengatur penjarakan sosial (social distancing), namun pada saat yang sama muncul pula gerakan volunterisme yang dianggap sebagai cerminan gotong royong. Masyarakat berbondong membuka dapur umum, menyisihkan uang dan barangnya untuk membelikan masker, APD, ventilator. Pertanyaannya adalah, mengapa penjarakan sosial cukup sulit di lakukan di Indonesia? Apakah gotong royong dan voluntarisme, adalah sifat alami dari masyarakat Indonesia atau ia reaksi terhadap kondisi politik ekonomi saat ini?

Mengapa Social Distance Sulit Diterapkan

Sulitnya penerapan social distancing bukan karena watak esensial masyarakat kita yang komunal. Kerekatan sosial adalah reaksi terhadap corak pemerintahan kita yang selama ini minim dalam menyediakan sistem kesejahteraan terhadap masyarakatnya.

Membayangkan Politik Dunia Setelah Korona

“Di abad ke-21, perasaan bukan lagi algoritma terbaik di dunia.”

—Yuval Noah Harari, Homo Deus

“Prinsip kepemilikan-diri adalah sebuah prinsip yang menempati kedudukan penting dalam ideologi kapitalisme. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak milik pribadi yang utuh atas diri dan tenaganya sendiri.”

—G.A. Cohen, Self-Ownership, Freedom and Equality

SEPERTI halnya dalam ekonomi, COVID-19 adalah sebuah keadaan kahar dalam politik dunia. Keadaan ini membatalkan begitu banyak asumsi politik sehari-hari kita. Hampir seluruh segi kehidupan politik kita bertopang pada mobilisasi rakyat banyak: mobilisasi suara, mobilisasi massa di jalanan, mobilisasi kekuatan bersama yang di Indonesia dikenal sebagai gotong royong. Itulah juga yang menandai demokrasi yang kita kenal selama ini. Kaitan itu begitu eratnya hingga kita bisa menyimpulkan: tidak ada demokrasi tanpa keramaian. Hak untuk berkumpul dan membuat keramaian adalah motor yang menggerakkan demokrasi. Dengan penjarakan fisik yang diakibatkan oleh COVID-19, hal-hal itu ditangguhkan buat sementara waktu. Bersama dengan itu banyak segi kehidupan politik kita yang juga tertangguhkan. Maka tidak kelirulah bila dikatakan bahwa virus korona menghadirkan sebuah situasi darurat (state of emergency) dalam tatanan politik global.

Virus dan Kapitalisme

 

TAHUN 2020 ini akan tercatat sebagai sebuah babak penting dalam sejarah. Bukan karena pamitnya Ronald McDonald dan kawan-kawan dari Sarinah atau karena tiga musisi legenda Indonesia baru saja meninggalkan kita untuk selamanya, tapi karena diberhentikannya sejumlah besar pekerja dari satu-satunya sumber penyambung hidupnya. Tahun ini juga penting karena tersadarnya banyak pemilik modal bahwa dirinya juga merupakan manusia hidup yang sesungguhnya tak selalu butuh keuntungan, namun selalu perlu makan. Tamparan ini datang dari kekuatan berukuran mikroskopik yang ternyata lebih berbahaya ketimbang jentikan jari Thanos. Dunia sains mengenalnya dengan sebutan virus, suatu mikro-organisme yang beberapa kali dalam sejarah hampir saja meluluhlantahkan peradaban manusia.

Kisah serupa pernah dialami umat manusia sekitar tujuh abad silam ketika dunia diporak-porandakan oleh wabah Bubonik yang oleh banyak orang disebut Black Death. Merenggut kurang lebih 200 juta jiwa, wabah ini bahkan menjadi salah satu kekuatan yang ikut berkontribusi menyudahi sistem feodalisme di Eropa pada abad pertengahan. Selain pada zaman pertengahan, wabah juga menyerang dunia modern.

Korona dan Kerala: Belajar dari Negara Bagian Merah di India

SEPERTI Amerika Serikat (AS), India menggunakan federalisme sebagai fondasi sistem pemerintahannya. Namun berbeda dari Amerika Serikat, warna merah di India tidak digunakan untuk menggambarkan negara bagian yang dikuasai oleh Partai Republik yang berhaluan konservatif, melainkan mengacu pada Communist Party of India (CPI)dan Communist Party of India (Marxist) (CPI(M)), dua partai kiri yang selama dua dekade terpilih untuk memimpin negara bagian Kerala. Berbeda juga dengan rezim Partai Republik AS di tingkat lokal dan nasional yang terkenal suka memangkas anggaran sosial, pemerintahan kiri di Kerala justru berhasil meningkatkan tingkat partisipasi warga dan menjamin berbagai layanan sosial bagi warganya. Kali ini, saya bermaksud untuk membahas kiprah pemerintahan kiri di Kerala, terutama dalam masa pandemic COVID-19, tepatnya di tengah lockdown atau kuncian sementara yang sangat ketat dilancarkan oleh pemerintah pusat India pada 25 Maret 2020 hingga 30 Juni nanti.

Semenjak penerapan kebijakan lockdown, India mengalami guncangan domestik yang cukup serius. Berbagai permasalahan bermunculan ke permukaan, seperti isu kesenjangan sosio-ekonomi serta konflik dan kekerasan komunal terkait kasta dan agama. Wabah virus Korona semakin memperparah persoalan-persoalan ini. Kemudian, kebijakan lockdown yang ketat yang telah diterapkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang berkuasa sekarang, dilakukan secara sembrono. Kebijakan ini menimbulkan dampak yang berbahaya bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok rentan dan buruh migran yang menjadi ‘tumbal’ dari percobaan skala besar dengan harga nyawa manusia, seperti yang diilustrasikan oleh penulis Arundathi Roy (2020).

Coronavirus, Krisis dan Akhir Neoliberalisme

Tiba-tiba, kita melihat dunia yang berubah. Jalan-jalan kosong, toko-toko tutup, langit cerah tak seperti biasanya, dan meledaknya jumlah korban jiwa. Ini semua belum pernah terjadi di depan mata kita.

Di mana-mana, berita ekonomi mengkhawatirkan. Pandemi COVID-19 memicu kontraksi ekonomi paling dalam dan tajam sepanjang sejarah kapitalisme.[1] Mengutip Manifesto Komunis, semua yang padat telah mencair ke udara: ‘globalisasi’ menjadi terbalik; rantai pasokan yang panjang, yang sebelumnya merupakan satu-satunya cara ‘rasional’ untuk mengatur produksi, telah runtuh dan perbatasan (antar negara) yang sangat ketat telah mencair; perdagangan telah menurun secara drastis, dan perjalanan internasional menjadi sangat dibatasi. Dalam hitungan hari, puluhan juta pekerja menjadi pengangguran, dan jutaan bisnis kehilangan karyawan, pelanggan, pemasok, dan lini kredit (credit lines) mereka.[2]

Beberapa negara memperkirakan kontraksi PDB akan diukur dalam dua digit, dan sebuah antrian panjang dari sektor-sektor terdampak mendorong pemerintah melakukan bailout. Di Inggris saja, bank, kereta api, maskapai penerbangan, bandara, sektor pariwisata, badan amal, sektor hiburan, dan universitas berada di ambang kebangkrutan. Belum lagi para pekerja yang terlantar serta para wirausaha (secara nominal), yang kehilangan segalanya karena guncangan ekonomi yang bahkan belum terasa sepenuhnya.[3]

Judicial Review: Cara Penguasa Menjinakkan Gerakan Anti-Omnibus Law

 

PENGESAHAN Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Cipta Kerja pada 5 Oktober silam telah memicu lahirnya gelombang demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Undang-undang yang hingga kini naskah akhirnya tidak kunjung dapat ditunjukkan baik oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memuat banyak ketentuan bermasalah.

Banyak kajian akademik dan hasil penelitian berbagai lembaga independen telah mengupas pokok-pokok persoalan dari setiap kluster topik undang-undang tersebut. Namun, pemerintah dengan gigih membantah berbagai kritik terhadap UU Cipta Kerja sebagai hoaks dan disinformasi. Kritik terhadap kecacatan proses penyusunan undang-undang terkait partisipasi juga telah dibantah dengan mengklaim bahwa pemerintah dan DPR telah mengakomodasi representasi kelompok kepentingan yang berbeda.

Penting dicatat, pemerintah memiliki instrumen yang lebih memadai dan canggih dalam memanipulasi kesadaran publik: membantah berbagai bentuk kritik serta mendomestifikasi dan mengerdilkan perlawanan dengan mengarahkan tuntutan ke jalur-jalur yang telah direkayasa untuk memperlemah gerakan.

Ilusi Nawacita dan Kegagapan Kaum Intelektual Kiri

BERBAGAI analisis telah menunjukkan mengenai kecil dan insignifikannya gerakan kiri di Indonesia sejak 1965 dan karena itu pula agenda politik yang progresif menjadi marginal. Dalam debat mengenai posisi politik untuk pemilu 2019, para penulis IndoPROGRESS juga bersepakat pada kesimpulan serupa. Pokok perdebatan terletak pada bagaimana membangun kekuatan politik alternatif serta mengonsolidasikannya sebagai gerakan yang mampu secara signifikan mendesakkan agenda politik yang progresif.

Ada dua posisi yang bisa dikata saling bertentangan dalam debat itu. Posisi pertama, mendorong perubahan dari dalam dengan mendukung atau beraliansi dengan salah satu kekuatan politik yang bertarung dalam pemilu. Posisi kedua, mengampanyekan agar konsolidasi gerakan alternatif dilakukan tanpa beraliansi dengan kekuatan politik mana pun yang tidak mengutamakan agenda kerakyatan. Saya termasuk yang bersepakat dengan posisi kedua sebagaimana telah saya kemukakan dalam beberapa tulisan sebelumnya.

Upaya Kuba Bersolidaritas Melawan Corona

 

Beberapa bulan terakhir manusia dihadapkan oleh kenyataan bahwa dirinya tak sekuat yang dibayangkan selama ribuan tahun. Suatu kekuatan tak kasat mata yang enggan diusir lewat mantra dan jampi-jampi kini berdiri di ambang pintu peradabannya. Virus. Ia pernah menghantui bumi beberapa kali dengan berbagai wujudnya, namun tak semengerikan hari ini. Sampai tulisan ini diketik, virus korona yang sempat diremehkan mulai unjuk gigi menampar keangkuhan manusia dengan mencabut puluhan ribu nyawa. Generasi ini menyaksikan langsung kekuatannya yang menyapu berbagai ibukota dunia, yang biasanya bergelimangan cahaya lampu kini bagaikan kota hantu. Sihirnya memblejeti kemahsyuran kapitalisme. Perekonomian dan panggung politik makin terguncang, dan rakyat pekerjalah yang tetap terkena imbasnya.

Ketika segenap penduduk bumi bersiaga, negara-negara mulai kewalahan dengan jumlah korban jiwa, satu negara pulau di sebelah utara Karibia tak gentar dan malah berani ambil sikap. Pertengahan Maret 2020, kapal pesiar MS Braemar dari Britania Raya dengan kurang lebih 700 penumpangnya ditolak merapat di setiap pelabuhan di kepulauan Karibia karena diduga membawa penumpang yang terinfeksi virus korona. Aneh tapi nyata, Kuba malah mempersilahkan kapal tersebut bersandar di Havana. Selain membantu evakuasi mereka pun mengirimkan tenaga medis untuk menanganinya. Setelah itu mereka bahkan menerbangkan tenaga medisnya ke Italia dan Spanyol.

30 Tahun Runtuhnya Tembok Berlin: Selamat Datang Kembali Lenin!

Setelah runtuhnya Tembok Berlin borjuasi merayakan apa yang disebut sebagai “Akhir dari Sejarah”. Mereka mencoba meyakinkan semua orang bahwa kontes ideologi telah dimenangkan kapitalisme. 30 tahun setelah runtuhnya Tembok Berlin semua dengan cepat berubah. Euforia segera menjadi suasana pesimisme. Peringatan akan bahaya-bahaya krisis yang lebih besar di hari mendatang mulai bersahutan, bukan dari seorang Marxis, tapi dari para pakar ekonomi borjuis dan para ideolog pembelanya. Di mana-mana kita menyaksikan bahwa tahun mendatang akan jauh lebih buruk dari tahun kemarin. "Aku berkata kepadamu, jangan tertipu oleh setiap berita baik dan jangan euphoria”. Begitu kata mereka.

Krisis 2008 belum terselesaikan sampai hari ini menimbulkan konsekuensi yang menyakitkan. Kapitalisme hanya hidup melalui suntikan uang seperti seorang yang ada di ruang pesakitan yang tergantung pada peralatan medis. Pertumbuhan dan minat ekspor yang rendah berkepanjangan adalah indikator bahwa sistem ini telah kehilangan semua kekuataannya untuk hidup. Di puing-puing reruntuhan Tembok Berlin sekarang berdiri ancaman reruntuhan yang baru. Di Jerman sendiri meskipun bisa menghindari krisis Euro masih menyimpan potensi krisis yang dalam. Keterikatan antara bank-bank dan industri Jerman terhadap negara-negara yang sedang krisis sangat tinggi, sehingga membuat tidak mungkin bagi Jerman untuk lepas dari krisis ini.

Islam dan COVID-19: Antara yang “Utopis” dan yang “Ilmiah”

Dalam salah satu teks klasiknya, Frederick Engels membedakan dua jenis ‘sosialisme’, yang ia sebut ‘utopis’ dan ‘ilmiah’. Sosialisme utopis, menurut Engels, muncul di Eropa akhir abad ke-18. Mereka –orang-orang seperti Saint-Simon, Owen, atau Fourier, adalah orang-orang yang ‘mengecam’ aristokrasi dan mendorong untuk mengakui hak-hak ‘rakyat’; menyerukan masyarakat tanpa kelas, dan mendorong solidaritas serta revolusi.

Tapi ada satu kesamaan mereka: tidak jelas siapa yang mereka wakili dan tidak jelas apa yang ingin mereka ubah. Pemikiran mereka tidak mewakili kondisi kaum proletariat yang masa itu sedang bangkit untuk melawan aristokrasi kerajaan yang korup dan kaum borjuis yang berkolaborasi dengan mereka. Pemikiran mereka, menurut Engels, bagai menurunkan “kerajaan akal-pikiran” dari surga ke bumi, tenggelam dalam pikiran-pikiran dan cita-cita, dan dan akhirnya, membangun “utopia”.

Salahkah jalan pikiran semacam ini? Tidak sepenuhnya. Konon menurut Erik Olin Wright dua abad kemudian, utopia penting untuk membangun imajinasi bersama tentang ‘keadilan’ dan membangkitkan kesadaran tentang ketidakadilan. Yang terpenting menurut Engels, utopia semacam ini harus disandarkan bukan atas akal-pikiran semata, tapi juga kenyataan. Ia harus dilandaskan pada pemahaman bahwa ada kontradiksi dalam masyarakat, ada kekuatan yang selama ini berkuasa dengan sewenang-wenang.

Dan untuk itu, sosialisme harus didasarkan atas pemahaman yang bersifat ‘Ilmiah’.

Tetralogi Pulau Buru: Menjadi Manusia Melalui Karya Besar Pramoedya

A. Roman Sebagai Dokumen Sosial

Penyebutan roman sebagai dokumen sosial menimbulkan masalah yang menyangkut hubungan antara penulisan sejarah dan sastra secara umum. Keterpautan penulisan sejarah dan roman sebagai karya sastra adalah sama-sama merekam realitas. Disadari atau tidak diantara keduanya juga terdapat perbedaan yang jelas. Roman sebagai dokumen sosial mempunyai konsekuensi yang penting dalam pemakaian karya sastra dan karya sejarah. Adakalanya roman disebut sebagai dokumen sosial dan walaupun dari segi tertentu ada benarnya, hal itu tidak berarti bahwa roman manapun dapat dipergunakan langsung sebagai dokumen. Justru dalam tiap karya sastra ada keterpaduaan antara kenyataan dan khayalan. Orang harus sangat hati-hati dalam upaya mengambil data faktual yang terdapat dalam roman.

Roman memang dapat disebut sebagai dokumen sosial dan sering kali jauh lebih baik daripada tulisan-tulisan sosial mana pun, roman dapat menghayati eksistensi manusia dengan segala permasalahannya. Salah satu jenis roman yang dapat dikategorikan sebagai dokumen sosial adalah roman sejarah. Roman sejarah merupakan karangan prosa yang melukiskan

Kaum Pemuda dan Marxisme

Kapitalisme yang dalam tahapan tertingginya yakni Imperialisme  telah menghancurkan seluruh pengharapan tidak hanya bagi rakyat pekerja secara umum, namun juga lapisan-lapisan rakyat lain termasuk juga kaum muda. Pengangguran, kemiskinan, kelaparan adalah hasil dari tak terelakkan dari sistem ini. Kita dapat menjumpai di sekeliling kita, bahwa kemajuan teknologi, pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang megah dan mewah, serta kemajuan di bidang-bidang yang lain – yang tidak pernah nampak di dalam masyarakat-masyarakat sebelumnya – bersanding bersama kemiskinan dari mayoritas luas rakyat pekerja.

Mudah saja untuk mengidentifikasikan sistem ini. Cukup dengan mempertanyakan, bagaimana bisa teknologi yang begitu maju sekarang; yang mampu menciptakan barang-barang kebutuhan dalam waktu sekejab, menciptakan berjubel-jubel barang kebutuhan masyarakat yang begitu bertumpah ruah; mampu membuat miskin kelas mayoritas yang memproduksi barang tersebut? Jawabanya adalah satu: yakni kelas yang memproduksi barang tersebut tidak memiliki hak atas alat produksi yang dalam sistem kapitalisme dimiliki oleh segelintir kelas minoritas, yakni kelas borjuis.

Keresahan Kaum Muda di Bawah Kapitalisme

Kondisi ekonomi-politik hari ini, dan juga sosial budaya, semakin hari semakin terpuruk. Angka kemiskinan terus menajam; distribusi kekayaan semakin timpang; lapangan kerja minim; gelombang PHK terus bergulir; dan masih banyak problematika lainnya yang dihadapi rakyat, yang tak berujung apabila disebutkan satu-persatu. Semua ini menjadi alasan keresahan banyak lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang sedang memikirkan keadaan yang akan mereka hadapi di hari depan.

Keresahan ini tampak jelas apabila kita berbincang dengan kaum muda dari berbagai latar belakang. Ada dua hal yang paling diresahkan oleh generasi muda, yakni ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dan upah di bawah standar kebutuhan hidup layak. Mayoritas lapangan pekerjaan yang tersedia adalah pekerjaan informal, yang umumnya rentan. Sementara pekerjaan sektor formal semakin digerogoti oleh kerja kontrak yang tidak pasti. Yang beruntung bekerja pun mendapatkan upah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Terlebih lagi, banyak buruh industri yang terancam PHK akibat upgrading teknologi dan alasan efisiensi.

Revolusi Industri 4.0 dan Arah Perkembangan Dunia

Saat ini, kita hidup di era Revolusi Industri Keempat (Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution(2017)). Era yang diwarnai oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence), era super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, inovasi, dan perubahan yang terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan mengakibatkan dampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, politik, bahkan membuka perdebatan atas definisi manusia itu sendiri.Era yang menegaskan dunia sebagai kampung global (Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962)).

Kini,  banjir informasi yang telah diprediksi  menemukan bentuknya (Alvin Toffler, Future Shock (1970)). Karena kecanggihan teknologi, setiap orang kini bisa berpartisipasi dalam perdebatan apa itu disruption, menjadi venture capitalist, atau penggagas start-up company. Oleh teknologi kita semakin mudah melihat kesenjangan ekonomi, kebangkitan neo-konservatisme, serta bagaimana Tiongkok perlahan bangun dari tidur panjangnya menjelma menjadi negara adidaya. Beragam topik silih berganti muncul mendominasi ruang publik sehingga kita mengenal istilah trending topic (bagi pengguna sosial media).

Di tingkat pengambil keputusan, secara kategorial terdapat beberapa bidang yang lebih menonjol menjadi pokok pembicaraan dibanding beberapa topik lainnya. Topik lingkungan dengan isu pemanasan global yang sempat mendominasi pada dekade 90-an dan awal dekade abad 21 kini tidak menjadi perhatian dunia. Demikian juga isu kesehatan, khususnya AIDS dan kanker, yang mulai dilupakan karena kemajuan teknologi kesehatan. Isu baru yang muncul dan menjadi ramai diperbincangkan adalah bagaimana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) mengubah wajah dunia dan persoalan kependudukan seperti pengungsi, kelaparan, dan konflik horiziontal. Kedua isu ini menjadi pendamping isu politik dan ekonomi yang senantiasa akan langgeng sepanjang peradaban.